ANALISIS INFORMASI KEUANGAN DALAM MENGEVALUASI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI
DOI:
https://doi.org/10.34128/jra.v5i1.129Kata Kunci:
Financial Information Analysis, Financial Performance, District GovernmentAbstrak
Riset ini bertujuan untuk menganalis performa finansial Penyelenggara wilayah dilihat dari: (1) Skala Otonomi Finansial Wilayah, (2) Skala Ketidakmandirian Finansial Wilayah, (3) Skala Ukuran Desentralisasi Fiskus, (4) Skala Keefektifan PAD, (5) Skala Keefisienan PAD, (6) Skala Keefektifan Fiskus wilayah, (7) Skala Keefisienan Fiskus wilayah dan (8) Skala Ukuran Sumbangan BUMD. Riset ini merupakan riset deskriptif kuantitatif dengan Subjek Riset informasi Finansial penyelenggara wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2013-2020, dan objek riset Informasi Realisasi Anggaran, Neraca, dan Informasi Rincian Pemasukan PAD Kabupaten. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah metode dokumentasi. Teknik analisis data yang dipakai adalah analisis skala finansial. Hasil riset menunjukan Performa Finansial Penyelenggara wilayah Kabupaten Dairi tahun 2013-2020: (1) Skala Otonomi Finansial masih sangat rendah sekali dengan nilai rata-rata sebesar 9,40%, (2) Skala Ketidakmandirian Finansial Wilayah sangat tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 80,54%, (3) Skala Ukuran Desentralisasi Fiskus dengan rata-rata sebesar 6,89% sehingga dapat dinyatakan rendah sekali. (4) Skala Keefektifan PAD pada tahun 2013-2020 mengungkapkan nilai rata-rata sebesar 97,44% dan masuk dalam ukuran cukup. (5) Skala Keefisienan PAD didapat sangat efisien dengan nilai rata-rata sebesar 0,92%. (6) Skala Keefektifan Fiskus sebesar 96,28% dan masuk dalam ukuran cukup efektif. (7) Skala Keefisienan Fiskus wilayah dengan nilai rata-rata sebesar 6,54% dapat nyatakn efisien (8) Ukuran Sumbangan BUMD dengan nilai rata-rata sebesar 13,23% bisa disebutkan bahwa sumbangan BUMD terhadap Penghasilan asli wilayah sangat rendah.
Referensi
Abdul Halim. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah (4th ed.). Penerbit Salemba Empat.
Bisma, & Susanto. (2010). Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007. Ganec Swara, 4(3), 75–86.
Mahmudi. (2016). Analisis laporan keuangan pemerintah daerah. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2016.
Mahsun, M. (2019). Pengukuran Kinerja Sektor Publik 1-9. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2019.
Munandar, A. (2017). Dampak Akurasi Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Kepatuhan pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Bandung. Tesis.
PP. (2017). Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. http://peraturan.go.id/peraturan/view.html?id=11e81db95b48b810c0bd303833303537
Siswanto, & Maylani, D. A. (2022). Analisis Laporan Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen, 11(1), 184–195.
Susilawati, D., Kusumastuti Wardana, L., & Fajar Rahmawati, I. (2018). Menilai Kinerja Keuangan dengan Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus BKAD Sleman. Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia, 1(2), 91–98. https://doi.org/10.18196/jati.010210
Taras, T., & Artini, L. G. S. (2017). Analisis Pendapatan Asli Daerah (Pad) Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Badung Bali. E-Jurnal Manajemen Unud, 6(5), 2360–2387.
UU, R. (2014). UU RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/birimler/saglikli-beslenme-hareketli-hayat-db/Yayinlar/kitaplar/diger-kitaplar/TBSA-Beslenme-Yayini.pdf
UU RI. (2004). UU RI No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2022 Sahala purba, Rimky Mandala Putra Simanjuntak, Erissa Antheresya Butar Butar
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
