FAKTOR PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA DAERAH DI KABUPATEN TANAH LAUT
DOI:
https://doi.org/10.34128/jra.v1i1.7Kata Kunci:
Belanja daerah, Dana perimbangan, Pendapatan asli daerahAbstrak
Belanja Daerah dibagi dalam dua kelompok yaitu belanja rutin dan pembangunan. Berdasarkan data
anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut masih tergantung pada Dana Perimbangan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja
Daerah dan besarnya pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja daerah di Kabupaten Tanah laut menentukan
kebijakan yang tepat untuk anggaran belanja daerah di Kabupaten tanah Laut. Metodologi penelitian yang
digunakan adalah pengambilan sampel dengan teknik sensus, metode pengumpulan data dengan menggunakan
teknik wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data menggunakan statistik regresi berganda dengan
menggunakan aplikasi SPSS 16.0 for Windows. Serta uji asumsi klasik.
Dari penelitian yang telah di laksanakan diperoleh data dengan asumsi dari uji anova atau F-test, didapat
F-hitung adalah 4,908 dengan tingkat signifikan = 0,00 jauh lebih kecil dari derajat kepercayaan 95% (a = 5%)
maka model regresi bisa dipakai untuk memprediksi belanja daerah. Dengan kata lain PAD dan dana Perimbangan
berpengaruh terhadap belanja daerah. Nilai t-statistik keduanya masing-masing adalah 0,372 dan 44,187. Dengan
demikian dapat dinyatakan bahwa pengaruh signifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pengeluaran atau
Belanja Daerah (BD) lebih lemah daripada pengaruh Dana Perimbangan (DP) terhadap pengeluaran atau Belanja
Daerah (BD).
Referensi
Ahmad, J. 2001. Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat-daerah di Indonesia: Study Kasus Propinsi D.I Aceh, DKI Jakarta, dan Jawa timur. Yogyakarta: Disertai UGM
Badan Arsip daerah. 2007. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2002-2006
______, 2004. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007-2003
______, 2009. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2007-2003
Badan Penerbit Universitas Jember. 2009 Pedoman penulisan karya ilmiah. Edisi Ketiga. Jember : Badan Penerbit Universitas Jember.
Bappeda dan BPS Kabupaten Tanah Bumbu. 2007. Kabupaten Tanah Laut dalam Angka
______, 2009. Kabupaten Tanah Laut dalam Angka
______, 2010. Kabupaten Tanah Laut dalam Angka
______, 2012. Kabupaten Tanah Laut dalam Angka
Bappedakab. 2010. Indikator Pertumbuhan Ekonomi kabupaten Tanah Laut
Bastian, Indra. 2004. Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah 2004. Yogyakarta: PPA FE UGM.
Da Costa, Matheus A.B. 2005. Tingkat Kemandirian Kota Tanah Laut ditinjau dari Aspek Keuangan Dalam Melaksanakan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Tesis Pascasarjana. UGM.
Daves, N. 2009. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta Edisi terjemahan. UI Press
Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. 2003.
Himpunan Peraturan Pemerintah Tahun 2003. Jakarta: Depdagri,
Departemen dalam Negeri. 2006. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Keuangan daerah. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
Departemen dalam Negeri. 2007. Undang-Undang, RI Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perbendaharaan Negara. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
______, 2007.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perencanaan Nasional. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
______, 2007.Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2007 tentang PemerintahDaerah. Jakarta: Departemen komunikasi dan Informatika.
______, 2007.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Jakarta: epartemen
Dalam Negeri.
Halim, Abdul. 2004. Bunga Rampe Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN.
Harianto, David. 2010. Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal PAD dan Pendapatan perkapita. Makasar: Simposium Nasional Akuntansi X UNHAS
Makasar.
Hasmizon.2005. Analisis Keuangan daerah dalam Mendukung Otonomi di Kabupaten Sawahlunto/sijunjung. Yogyakarta: tesisPascasarjana UGM.
Hidayat, AriefRaiman. 2008. Pengaruh Keuangan daerah dalam era otonomi Daerah studi kasus Kabupaten dan kota se- Jawa Timur. Surabaya: Skripsi
airlangga.
Husaini. 2009. Pengantar Statistika. Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
Insukindro, Mardiasmo, Widayat W. Jaya, W.K. Purwanto, B.M, Halim, A,
Suprianto, J. Purnomo. 2005. Peranan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Usaha Peningkatan PAD. Yogyakarta: Buku 1, KKD FE UGM
Koswara, E. 2003. Menyongsong otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2010 : Suatu Telaahan dan Menyangkut Kebijakan, Pelaksanaan
Kompleksitas. Jakarta: CSIS XXIX Nomor 1.
Mudrajat. 2008. Otonomi daerah dalam Transisi, Makalah, Temu Alumni dan Seminar Nasional Manajemen Keuangan Daerah dalam Era Globalisasi. Yogyakarta: KKD-FE, UGM.
Landiyanto. 2008. Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan kota di Era Otonomi daerah: Studi Kasus Kota Surabaya. Surabaya: UNAIR.
Langoday, Thomas Ola. 2009. Pengaruh Desentralisasi dan Pemerintah Fiskal terhadap Kapasitas dan Kebutuhan Fiscal serta Pajak Daerah di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Surabaya: Disertai Airlangga.
Mardiasmo. 2005. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
Nanga, Muana. 2008. Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II: Suatu Studi Kasus Di Kabupaten Malang, Probolinggo dan trenggalek propinsi Jawa Timur, Yogyakarta: Tesis Pascasarjana, PPS-UGM.
Nasir, Moh. 2009. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia,Republik Indonesia. 2009. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Tambunan, T. H Tulus. 2004. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sidik, Macfud, Natzir P, Rudy. H. 2004. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagai Pelaksanaan desentralisasi Fiskal (Antara teori dan aplikasinya di Indonesia). Jakarta: Makalah Pada seminar implementasi kebijakan Otonomi daerah di Indonesia.
Singaribuan, effendi. 1995. Metode Penelitian Survei. Jakarta: Pustaka LP3S
Sondakh.2003. Ketimpangan Ekonomi dalam Era Otonomi Daerah. Jakarta: Makalah pada Seminar tentang Krisis moneter dalam era Otonomi Daerah
